PPh Pasal 23: Panduan Lengkap Pemotongan Pajak Atas Jasa, Sewa, dan Penghasilan Modal

Wiki Article

kursus pajak brevet online

Pendahuluan: PPh Pasal 23 Sebagai Kontrol PPh Sektor Bisnis

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) adalah salah satu jenis Pajak Pemotongan (Withholding Tax) di Indonesia yang sangat fundamental dalam setiap transaksi bisnis. PPh 23 dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan tertentu yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Fungsi utama PPh 23 adalah sebagai pembayaran PPh di muka bagi penerima penghasilan. Pihak yang membayarkan penghasilan tersebut wajib memotong, menyetor, dan melaporkannya ke kas negara. PPh 23 merupakan alat kontrol efektif bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengawasi transaksi antar perusahaan. Memahami objek, tarif, dan mekanisme pemotongan PPh 23 adalah kunci untuk menghindari sanksi bagi pihak pemotong dan memastikan penerima dapat menggunakan potongan tersebut sebagai Kredit Pajak yang sah.

1. Objek Utama dan Pengecualian PPh Pasal 23

PPh 23 mencakup tiga kategori besar penghasilan, namun memiliki pengecualian yang jelas.

A. Kategori Penghasilan yang Dikenakan PPh 23

  1. Penghasilan dari Modal: Bunga, dividen (kecuali yang diinvestasikan kembali), royalti, dan hadiah/penghargaan (selain yang dikenakan PPh Final 4(2)).

  2. Penghasilan dari Sewa dan Penggunaan Harta: Sewa atas peralatan, mesin, kendaraan (kecuali sewa tanah dan/atau bangunan yang dikenakan PPh Final 4(2)).

  3. Penghasilan dari Jasa: Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen, jasa konsultan, jasa teknik, jasa akuntansi/pembukuan, jasa perbaikan/pemeliharaan, jasa catering, dan puluhan jenis jasa lainnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

B. Pengecualian Penting

Tidak semua pembayaran jasa atau modal dikenakan PPh 23. Pengecualian meliputi:

2. Tarif dan Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23

Tarif PPh 23 ditetapkan dalam dua lapisan, tergantung jenis penghasilannya.

A. Tarif PPh 23

  1. Tarif 15% (Lima Belas Persen): Dikenakan atas penghasilan dari modal, yaitu dividen, bunga, royalti, dan hadiah/penghargaan (selain hadiah undian).

    $$text{PPh 23} = 15% times text{Penghasilan Bruto}$$

  2. Tarif 2% (Dua Persen): Dikenakan atas penghasilan dari sewa harta dan imbalan jasa.

    $$text{PPh 23} = 2% times text{Jumlah Bruto Jasa/Sewa}$$

B. Konsekuensi Jika Tidak Memiliki NPWP

Jika penerima penghasilan (penyedia jasa/pemberi sewa) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sah, tarif pemotongan PPh 23 akan dinaikkan $100%$ lebih tinggi. Artinya, tarif menjadi $30%$ untuk modal dan $4%$ untuk jasa/sewa. Ini adalah sanksi yang sangat besar dan mendorong setiap WP untuk memiliki dan mencantumkan NPWP.

3. Kewajiban Pihak Pemotong dan Penerbitan Bukti Potong

Pihak yang membayarkan penghasilan memiliki tanggung jawab penuh atas pemenuhan PPh 23.

A. Kewajiban Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan

  1. Pemotongan: Dilakukan pada saat pembayaran, saat terutang, atau saat disediakan untuk dibayarkan, mana yang lebih dulu.

  2. Penyetoran: PPh 23 wajib disetor ke kas negara oleh pihak pemotong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutang.

  3. Pelaporan: Wajib dilaporkan oleh pihak pemotong melalui SPT Masa PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (kini melalui sistem e-Bupot Unifikasi).

B. Bukti Potong Elektronik (e-Bupot)

Pihak pemotong wajib menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada pihak penerima penghasilan. Saat ini, penerbitan Bukti Potong wajib dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi DJP. Bukti potong ini adalah dokumen penting bagi penerima untuk dapat mengkreditkan pajak.

4. PPh 23 Sebagai Kredit Pajak bagi Penerima Penghasilan

Bagi penerima penghasilan, PPh 23 yang telah dipotong bukan merupakan beban akhir, melainkan aset pajak.

A. Sifat Tidak Final (Kredit Pajak)

PPh 23 bersifat tidak final. Artinya, PPh 23 yang dipotong selama setahun dapat digunakan sebagai Kredit Pajak untuk mengurangi total PPh Badan terutang penerima di akhir tahun pajak.

B. Pentingnya Bukti Potong

Jika penerima penghasilan gagal menerima atau kehilangan Bukti Potong PPh 23, mereka berisiko tidak dapat mengkreditkan pajak yang sudah dipotong. Hal ini secara efektif menyebabkan pajak dibayar dua kali, karena penerima harus membayar PPh penuh dan PPh 23 yang dipotong hilang.

Kesimpulan: PPh 23 Sebagai Kontrol Kepatuhan Sektor Jasa

PPh Pasal 23 adalah mekanisme withholding tax yang efektif untuk mengontrol kepatuhan Wajib Pajak Badan di sektor jasa dan modal. Bagi perusahaan pembayar, disiplin dalam pemotongan, penyetoran, dan penerbitan Bukti Potong melalui e-Bupot adalah keharusan. Bagi penerima penghasilan, pengamanan Bukti Potong menjadi prioritas utama untuk memastikan PPh yang telah dipotong dapat dikreditkan secara optimal, menjaga aliran kas, dan meminimalkan beban pajak tahunan.

Report this wiki page